Siaran Pers Korupsi

Korupsi & Collusive Tendering Instansi Pemerintah

(Terkait dengan hasil survey KPK terhadap Integritas Sektor Publik)
Jakarta - Dalam rangka menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Survei Integritas Sektor Publik yang dilaksanakan antara Agustus hingga Oktober 2007.
Hal ini harus menjadi perhatian bagi instansi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengelola keuangan dengan baik, sehingga tidak terjadi penghamburan keuangan negara, terutama di daerah. Lebih lanjut, Girry Gemilang Sobar, Direktur Eksekutif Monopoly Watch menilai ini merupakan langkah terbaik yang pernah KPK lakukan untuk memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Pemerintah yang kuat tergantung dari bagaimana pemerintah mengelola struktur pemerintahannya dengan baik.
Antara korupsi dan kolusi khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintahan merupakan hal yang juga terkait dengan persaingan usaha. Karena fenomena tender di instansi pemerintah cenderung kurang sehat dan atau merupakan tindak penghamburan keuangan negara.
Soal tender di instansi, bisa di cek langsung ke instansi yang terkait dengan layanan umum. “Saya berharap, penilaian KPK juga sudah termasuk hal tersebut’. Seperti Depkes, misalnya karena instansi dimaksud punya score yang bagus, bisa saja Depkes sudah memiliki kebijakan dan kinerja yang bagus juga terkait dengan pengadaan barang dan jasanya. Karena jika Depkes, tidak sungguh-sungguh melaksanakan Keppres 80 dengan baik, tentunya respon sangat negatif bagi instansi bersangkutan. “Jika demikian, instansi yang memiliki score yang bagus, itu bisa jadi role of mode bagi instansi lain dalam rangka menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta mendukung persaingan usaha yang sehat melalui penerapan sistem tender yang sehat’, kata Girry
Lebih lanjut, Girry menambahkan bahwa KPPU pun harus bisa bersinergi dengan KPK atas penilaiannya tersebut, karena kecenderungan collusive tendering di lingkungan instansi pemerintahan sangat mempengaruhi iklim usaha yang sehat. Akan tetapi tidak berhenti sampai disana, menjelang pemilu ‘godaan’ berbagai kepentingan tentunya akan mempengaruhi penilaian-penilaian tersebut. “Setidaknya kepentingan-kepentingan sesaat itu bisa dihindari, agar kinerja instansi bisa diperbaiki, dipertahankan dan diperkuat dalam rangka clean & good governance”, tegas Girry